Penyunatan Jadwal Informasi Publik Disulawesi Tengah Terkesan Lambat Layaknya Kura Kura
Saturday, November 9, 2019
Sulteng, 09-11-2019
Comunitynews.com - Sekretaris Wilayah Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sulawesi Tengah Jemmy Tehardjo memperjelas insan wartawan dalam jalankan profesinya harus mempunyai keterikatan erat dengan dinamika jadwal Keterbukaan Info (KI) yang berjalan di satu wilayah.
“Karenanya, tiap insan wartawan, khususnya barisan media massa sebagai jaringan FPII harus memberi perhatian serius pada hal itu,” kata JeM.
Pemimpin Redaksi Kabartoday.com itu memandang, semenjak pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Info Publik (KIP), jalannya jadwal keterbukaan info (KI) di Sulawesi Tengah, praktis bergerak benar-benar lambat seperti kura kura serta Siput.
“Agenda keterbukaan info (KI) di Sulteng berjalan benar-benar lambat, seperti kura-kura serta siput, ” Sebut wartawan senior Kota Palu itu.
Ia menyaratkan, keadaan itu berlangsung sebab kurangnya perhatian Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah berkaitan budget pada program keterbukaan info yang digerakkan oleh Komisi Info untuk jalankan tupoksi jadi instansi yang Independent.
“Komisi Info ialah hanya satu instansi negara non struktural didaerah ini, yang dikasih kuasa UU untuk menjaga serta jalankan UU KIP, tetapi keberadaan instansi itu berkesan kurang mendapatkan suport pemda,” tegas Jemmy. waktu pimpin delegasi jaringan media FPII dalam pekerjaan publikasi UU KIP di Tanaris Kafe Jalan Juanda Kota Palu, Kamis (7/10).
Dicontohkan, dalam RAPBD Sulteng Tahun 2020 suport budget untuk kelembagaan Komisi Info cuma sebesar Rp. 400 juta, yang budget sebesar itu untuk bayar upah komisoner serta honor staf saja kurang untuk setahun mata budget.
“Bagaimana ingin jalankan sidang tuntutan transparansi bila budget tetap di batasi.”Ujarnya
Karena itu, Jemmy memiliki pendapat, perlu pergerakan bersama dengan untuk menggelorakan jadwal keterbukaan info di Sulawesi Tengah supaya warga bisa tahu apa yang dijerjakan pemerintah sampai kini.
“Yaa memang perlu pergerakan bersama dengan untuk menggelorakan jadwal keterbukaan info didaerah kita, terhitung dukungan serta suport teman-teman wartawan supaya memperoleh perhatian lebih dari pemerintah,” pungkasnya.
Jemmy merekomendasikan, supaya kelembagaan Komisi Info harusnya jalankan tupoksinya dengan progresif, hingga dapat percepat perolehan implementasi UU KIP di wilayah ini.
*Sumber*: Set-Wil Sulteng.
*Diperiksa/Disetujui* Seknas FPII Pusat.
Comunitynews.com - Sekretaris Wilayah Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sulawesi Tengah Jemmy Tehardjo memperjelas insan wartawan dalam jalankan profesinya harus mempunyai keterikatan erat dengan dinamika jadwal Keterbukaan Info (KI) yang berjalan di satu wilayah.
“Karenanya, tiap insan wartawan, khususnya barisan media massa sebagai jaringan FPII harus memberi perhatian serius pada hal itu,” kata JeM.
Pemimpin Redaksi Kabartoday.com itu memandang, semenjak pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Info Publik (KIP), jalannya jadwal keterbukaan info (KI) di Sulawesi Tengah, praktis bergerak benar-benar lambat seperti kura kura serta Siput.
“Agenda keterbukaan info (KI) di Sulteng berjalan benar-benar lambat, seperti kura-kura serta siput, ” Sebut wartawan senior Kota Palu itu.
Ia menyaratkan, keadaan itu berlangsung sebab kurangnya perhatian Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah berkaitan budget pada program keterbukaan info yang digerakkan oleh Komisi Info untuk jalankan tupoksi jadi instansi yang Independent.
“Komisi Info ialah hanya satu instansi negara non struktural didaerah ini, yang dikasih kuasa UU untuk menjaga serta jalankan UU KIP, tetapi keberadaan instansi itu berkesan kurang mendapatkan suport pemda,” tegas Jemmy. waktu pimpin delegasi jaringan media FPII dalam pekerjaan publikasi UU KIP di Tanaris Kafe Jalan Juanda Kota Palu, Kamis (7/10).
Dicontohkan, dalam RAPBD Sulteng Tahun 2020 suport budget untuk kelembagaan Komisi Info cuma sebesar Rp. 400 juta, yang budget sebesar itu untuk bayar upah komisoner serta honor staf saja kurang untuk setahun mata budget.
“Bagaimana ingin jalankan sidang tuntutan transparansi bila budget tetap di batasi.”Ujarnya
Karena itu, Jemmy memiliki pendapat, perlu pergerakan bersama dengan untuk menggelorakan jadwal keterbukaan info di Sulawesi Tengah supaya warga bisa tahu apa yang dijerjakan pemerintah sampai kini.
“Yaa memang perlu pergerakan bersama dengan untuk menggelorakan jadwal keterbukaan info didaerah kita, terhitung dukungan serta suport teman-teman wartawan supaya memperoleh perhatian lebih dari pemerintah,” pungkasnya.
Jemmy merekomendasikan, supaya kelembagaan Komisi Info harusnya jalankan tupoksinya dengan progresif, hingga dapat percepat perolehan implementasi UU KIP di wilayah ini.
*Sumber*: Set-Wil Sulteng.
*Diperiksa/Disetujui* Seknas FPII Pusat.