Pencairan PKH Program Prioritas Nasional Untuk Masyarakat
"Pencairan PKH Program Prioritas Nasional Untuk Masyarakat Comunitynews.com - cilegon- Presiden hadiri ke Cimahi kemarin untuk memantau secara langsung pencairan PKH pada tahap 1 tahun 2020 pada tahun ini, pencairan penerima Keluarga Manfaat (KPM ) sebanyak 2.500 antusian menunggu Orang nomor satu di Indonesia yaitu pak Jokowi di Lapangan Rajawali kota Cimahi kemarin ( 29/1/2020). Menteri Sosial Juliadi P.Batubara dalam sambutanya mengatakan pencairan PKH tahap 1 di kota Cimahi kabupaten Bandung Barat telah dikucurkan sebanyak Rp.172 Miliar. “Besok, Presiden ingin melihat dari dekat bagaimana PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan dengan baik dan berdampak. Selain itu, beliau juga ingin berdialog langsung dengan ibu-ibu penerima PKH," kata Mensos Juliari, di Bandung, Selasa (28/01/2020). Kemensos menambahkan bahwa sampai 17 Januari 2020 Bansos PKH sebesar RP.7 triliun setara dengan total anggaran 24 persen atau senilai Rp.29.3 triliun untuk PKH tahun 2020."
Comunitynews.com - cilegon- Presiden hadiri ke Cimahi kemarin untuk memantau secara langsung pencairan PKH pada tahap 1 tahun 2020 pada tahun ini, pencairan penerima Keluarga Manfaat (KPM ) sebanyak 2.500 antusian menunggu Orang nomor satu di Indonesia yaitu pak Jokowi di Lapangan Rajawali kota Cimahi kemarin ( 29/1/2020).
Menteri Sosial Juliadi P.Batubara dalam sambutanya mengatakan pencairan PKH tahap 1 di kota Cimahi kabupaten Bandung Barat telah dikucurkan sebanyak Rp.172 Miliar.
“Besok, Presiden ingin melihat dari dekat bagaimana PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan dengan baik dan berdampak. Selain itu, beliau juga ingin berdialog langsung dengan ibu-ibu penerima PKH," kata Mensos Juliari, di Bandung, Selasa (28/01/2020).
Kemensos menambahkan bahwa sampai 17 Januari 2020 Bansos PKH sebesar RP.7 triliun setara dengan total anggaran 24 persen atau senilai Rp.29.3 triliun untuk PKH tahun 2020.
Pada tahun ini Kemensos melanjutkan bahwa kebijakan PKH adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga demi mencegah dan mendukung program secara global terjadinya stunting. Sesuai yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) tahun 2019- 2024 sesuai dalam visi dan misi pemerintah pusat.
“Untuk itu Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” kata Mensos.
Katagori dalam kenaikan Indeks pada ibu Hamil dan Anak Usia Dini pawa awal mula mendapakan anggaran sebesar Rp.2,4 juta jadi ada kenaikan menjadi RP.3 juta
Selanjutnya, indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni Komponen Pendidikan Anak SD/sederajat Rp. 900.000 per tahun; Komponen Pendidikan Anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun; Komponen Pendidikan Anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun; Komponen Penyandang Disabilitas Berat Rp2,4 juta per tahun; dan Komponen Lanjut Usia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta per tahun.
Dikatakan Mensos Juliari, Kementerian Sosial juga melakukan penyesuaian indeks bansos PKH 2020 dengan kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga.
Maka, indeks bantuan hanya diberikan kepada Ibu dengan maksimal 2 kehamilan, anak usia dini maksimal 2 orang, lanjut usia maksimal 1 orang dan penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPM PKH, pencegahan stunting, mendorong program Keluarga Berencana, serta kelangsungan pendidikan anak-anak,” katanya.
Kegiatan ini diikuti oleh 2.500 KPM dari Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM).
Hadir pula 145 SDM PKH masing-masing dari Kota Cimahi 44 orang, Kota Bandung 30 orang, Kabupaten Bandung Barat 30 orang, Kabupaten Bandung 40 orang, dan satu orang Koordinator Wilayah Jawa Barat.
Dari 2.500 KPM PKH tersebut terdapat 112 orang KPM graduasi dalam proses penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Negara Indonesia (BNI). Ini sebagai upaya agar KPM yang telah lulus dari kepesertaan PKH dapat menjadi berdikari dan sejahtera.
Sumber dari Kemensos dalam halaman web resmi