comunitynews
Jakarta (comunitynews) - Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dalam sambutannya, Menkominfo menekankan pentingnya integritas dan segera menyelesaikan tugas yang ada dengan penuh tanggung jawab.
"Saya ingin mengajak semua orang di Kementerian Kominfo, termasuk bapak dan ibu, untuk tetap optimis dan menunjukkan hasil kerja yang nyata. Dalam acara pelantikan yang berlangsung Selasa (09/07/2024) di Press Room Kantor Kementerian Kominfo di Jakarta Pusat, Menteri Budi Arie menyatakan bahwa hari ini kita menyaksikan pelantikan tujuh Pimpinan Tinggi Pratama.
Misi Kementerian Kominfo adalah untuk memperluas pemanfaatan ruang digital ke seluruh Nusantara untuk memastikan transformasi digital yang inklusif, berdaya, terpercaya, dan berdaulat, kata Budi Arie. Akibatnya, ia meminta pejabat yang dilantik untuk menjalankan kebijakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.
Dia juga menyatakan, "Kita telah menghadapi berbagai tantangan bersama dan berhasil melewatinya."
Tujuh Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik adalah:
- Ervan Fathurokhman Adiwidjaja sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- Mediodecci Lustarini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
- Aris Kurniawan sebagai Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Marroli Jeni Indarto sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
- Aryo Pamoragung sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mohammad Fahmi Kurniawan sebagai Inspektur IV Inspektorat Jenderal.
- Nunik Purwanti sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat.
Menkominfo meminta Sekretaris Ditjen SDPPI, Sekretaris Ditjen IKP, dan Sekretaris BPSDM untuk berkonsentrasi pada lima tugas yang berkaitan dengan tata kelola internal. Penekanan diberikan pada penerapan program prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik yang harus berdampak langsung pada masyarakat dan pihak yang berkepentingan.
"Evaluasi, jalankan, serta integrasikan proses bisnis layanan untuk meningkatkan nilai AKIP, Reformasi Birokrasi, SBP, dan indeks kerja anggaran di lingkungan kerja masing-masing."
Menkominfo telah memberikan instruksi kepada Aris Kurniawan, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, untuk memastikan keamanan siber jangka panjang dan menangani serangan siber dengan cepat dan aman. Selain itu, pemulihan layanan yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas juga menjadi prioritas utama.
Singkatnya, dia menegaskan bahwa tugas tersebut harus diselesaikan paling lambat akhir bulan ini. Untuk melakukannya, perlu dibangun kolaborasi dengan BSSN, Telkom, Lintasarta, tim ahli, dan seluruh tenant. Selain itu, perlu dilakukan perubahan arsitektur PDNS secara menyeluruh di Surabaya, Serpong, dan Batam.
Menteri Budi Arie juga menekankan betapa pentingnya pembangunan dan operasionalisasi PDN Cikarang sesuai dengan masterplan dengan standar keamanan dan tata kelola yang tinggi.
Jelasnya, "Kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) harus tercapai sesuai target serta memastikan sistem berjalan optimal untuk integrasi interoperabilitas dan efisiensi layanan publik secara nasional."
Budi Arie ditugaskan oleh Marroli Jeni Indarto, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk mencari ide dan inovasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan. Langkah-langkah yang direncanakan harus diambil untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi terkait kebijakan polhukam.
Dengan tegas mengatakan, "Jangan membuat konten komunikasi intensif yang isinya tua. Jangkau generasi milenial dan Gen-Z dengan cara yang kreatif."
Menkominfo meminta Inspektur IV, Mohammad Fahmi Kurniawan, untuk meningkatkan pengawasan internal di Ditjen Aptika dan Setjen dengan menggunakan manajemen proyek dan risiko. Agar opini BPK tahun depan dapat dianggap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti.
Dia menambahkan, "Dampingi dan awasi pencapaian Indeks RJP Ditjen Aptika dan Setjen. Pastikan akuntabilitas kinerja berjalan optimal agar nilai AKIP tahun 2024 mencapai 70 atau lebih, dan satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dapat meningkat menjadi WBBM."
Menkominfo telah memberikan instruksi kepada Nunik Purwanti, Sekretaris Komisi Informasi Pusat, untuk meningkatkan tata kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa administrasi dan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan secara profesional.
Nezar Patria, Wamenkominfo, dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kominfo hadir di pelantikan tersebut.
Sumber Kementrian Kominfo
