
Comunitynews | Lebak – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten, pada Jumat (2/5/2025).
Aksi ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di daerah tersebut.
AMPP yang merupakan gabungan dari Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam Dipo (HMI DIPO), dan HMI MPO menilai bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Lebak saat ini berada dalam kondisi darurat.
Dalam orasinya, Ketua Umum IMALA, Ridwanul Maknunah, memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi dunia pendidikan di Lebak. Mulai dari infrastruktur sekolah yang rusak parah, kekurangan tenaga pendidik, hingga tingginya angka putus sekolah.
“Banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan—atap bocor, bangunan nyaris roboh, bahkan tidak memiliki fasilitas dasar seperti toilet yang layak,” ungkap Ridwanul. Ia menambahkan, saat ini terdapat kekurangan sekitar 4.698 guru di Kabupaten Lebak, dengan ketergantungan besar pada guru honorer yang masih digaji jauh di bawah standar kelayakan.
Selain itu, Ridwanul menyoroti angka putus sekolah yang mencapai 22.563 anak pada tahun 2024. “Ini angka yang mengkhawatirkan. Ditambah lagi, ada 166 sekolah yang berada di area blank spot, tidak terjangkau jaringan internet. Bagaimana kita mau bicara pendidikan digital kalau akses dasarnya saja tidak ada?” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, AMPP menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, di antaranya perbaikan segera infrastruktur sekolah yang rusak, peningkatan kesejahteraan guru honorer, upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Lebak.
Sementara itu, Ilham Maulana, salah satu orator, secara khusus menyoroti persoalan program beasiswa yang dinilai sarat dengan masalah. “Program beasiswa MIPA dan Kedokteran yang seharusnya membantu anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, justru diwarnai dugaan nepotisme. Banyak anak pejabat yang lebih mudah mendapatkan beasiswa, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah terpinggirkan,” kata Ilham.
Aksi damai yang berlangsung sekitar dua jam ini diakhiri dengan penyerahan tuntutan secara tertulis kepada perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Massa berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pendidikan, demi masa depan generasi muda Lebak yang lebih baik.