Comunitynews | Kab. Tangerang – Proyek pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) dan tebing di pintu air Cibabulak, Desa Margamulya, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan. Proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2025 itu dinilai kurang maksimal, terutama dalam penyediaan material bangunan.
Pantauan langsung di lokasi oleh awak media menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, penggunaan pasir yang dinilai berkualitas rendah. Padahal, untuk pemasangan turap batu kali, dibutuhkan material pasir yang baik agar konstruksi kokoh dan tahan lama. Selain itu, pemasangan batu terlihat dilakukan saat aliran air masih mengalir tanpa dikeringkan terlebih dahulu, yang berpotensi menurunkan kualitas bangunan.
Pekerjaan proyek ini pun diduga dilakukan asal-asalan, tanpa pengawasan yang memadai. “Sepertinya pengawas dan tim direksi dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang terkesan tutup mata dan telinga. Pengawasan sangat lemah,” ujar Edi, seorang aktivis Pantura, saat ditemui di lokasi, Minggu (4/5/2025).
Edi menambahkan, kualitas pasir yang digunakan di proyek ini kurang memenuhi standar.
“Seharusnya pasir yang digunakan itu pasir kasar, agar daya rekatnya kuat. Kalau kualitasnya begini, saya khawatir bangunannya tidak akan bertahan lama,” ungkapnya.
Sementara itu, Pa’at, pelaksana proyek, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, mengatakan telah menyerahkan semua urusan di lapangan kepada pihak terkait.
“Untuk teman-teman media atau LSM, sudah saya serahkan semua kepada atasan untuk pengondisian,” ujarnya singkat.
Proyek pembangunan saluran pembuangan Cibabulak Margamulya ini dikerjakan oleh PT Khodijah Putra Jaya Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp582.223.229.
Edi menyesalkan, dengan anggaran sebesar itu, proyek terkesan dikerjakan asal jadi. “Kami sebagai aktivis wajib memantau agar kualitas proyek ini sesuai standar. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, keberadaan pengawas maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di lokasi proyek belum terlihat. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai peran dan tanggung jawab pengawasan proyek tersebut.
Aris
