-->

Notification

×

Iklan

iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Dalam Musrenbang Suara Masyarakat Menentukan Arah Pembangunan

Thursday, February 1, 2024 | 6:55 AM WIB Last Updated 2024-01-31T23:55:56Z
iklan
Musrenbang tingkat kecamatan kabupaten Tangerang
Tim Musrenbang Bappeda-Litbang, kepala SKPD, Forkopincam, Camat Legok, Anggota DPRD, Kapolsek, Koramil, Tokoh Masyarakat, TP-PKK, dan stakeholder lainnya.


Kab.Tangerang (comunitynews) - Musrenbang, atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan, merupakan forum tahunan di Kabupaten Tangerang di mana masyarakat berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan. Dalam Musrenbang tingkat kecamatan, usulan dari tingkat desa/kelurahan dipertimbangkan.


Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangerang 2024 Tingkat Kecamatan dilaksanakan selama tujuh hari, melibatkan berbagai pihak seperti Tim Musrenbang Bappeda-Litbang, kepala SKPD, Forkopincam, Camat Legok, Anggota DPRD, Kapolsek, Koramil, Tokoh Masyarakat, TP-PKK, dan stakeholder lainnya.

Camat Legok, H. Soni Karsan, menyatakan bahwa Musrenbang adalah momen tahunan di mana masyarakat membahas masalah, mengusulkan, dan menentukan prioritas desa dan kecamatan. Usulan tersebut kemudian diusulkan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi melalui Bappeda-Litbang.

” Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) usulan masyarakat kemudian dikategorikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran, yang nantinya akan diusulkan dalam musrenbang kabupaten,” ucap Camat Legok.

Dalam konteks ini, Kades Kemuning, Dadang Bule, menyoroti pentingnya bantuan dari dewan, berharap agar bantuan tidak hanya datang saat Pemilu. Dia menekankan bahwa Musrenbang harus menghasilkan solusi konkret untuk permasalahan masyarakat.

Dadang juga menyoroti bahwa kesan Musrenbang sebagai seremonial mungkin muncul karena perencanaan dan penganggaran di masa lalu dilakukan secara manual, memungkinkan adanya lobi-lobi kegiatan di luar kesepakatan Musrenbang.

Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Golkar, H. Muhammad Faizal. SH, menambahkan bahwa sejak diberlakukannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), usulan kegiatan harus diinput dalam aplikasi.

Dengan SIPD, perencanaan menjadi lebih cerdas dan tepat waktu, memastikan kegiatan yang diusulkan dapat didanai dan dilaksanakan.

Rezi
×
Berita Terbaru Update